SINTANG, KR – Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Sintang memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sintang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Hanura, Nekodimus dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2024.
Dalam pandangannya, Fraksi Hanura menegaskan pentingnya pemerintah daerah mematuhi berbagai ketentuan regulasi terkait pelaporan keuangan, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Pemerintah Kabupaten Sintang telah menyampaikan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD melalui surat Bupati Sintang Nomor: 900.1.15.1/2858/III.A-BPKAD/2025 tertanggal 28 Mei 2025,” terang Nekodimus.
Dokumen pertanggungjawaban tersebut memuat laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, dan telah diaudit oleh BPK RI serta direview oleh Inspektorat Kabupaten Sintang.
Meskipun mengapresiasi keberhasilan meraih WTP, Fraksi Hanura mendorong agar capaian tersebut tidak semata-mata menjadi simbol administratif, tetapi diikuti dengan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran.
“Pencapaian opini WTP perlu diiringi dengan evaluasi yang menyeluruh terhadap efektivitas serapan anggaran belanja dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Nekodimus.
Fraksi Hanura berharap ke depan pelaksanaan APBD tidak hanya memenuhi aspek legal formal dan akuntabilitas keuangan, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan serta peningkatan taraf hidup masyarakat Sintang.
