SINTANG, SKR.COM – Kondisi Jalan Poros Kabupaten yang menghubungkan pusat Kota Sintang dengan wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia kembali menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Lusi, menegaskan bahwa kerusakan jalan yang telah berlangsung puluhan tahun tidak boleh lagi diabaikan. Menurutnya, jalur ini merupakan urat nadi penggerak ekonomi, sosial, dan layanan publik bagi setidaknya lima kecamatan di kawasan perbatasan.
Lusi menuturkan, masyarakat di Kecamatan Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, Ketungau Hulu, Sepauk, hingga Tempunak sangat bergantung pada jalan tersebut untuk mengakses kebutuhan pokok, layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi. Jalur ini menjadi sarana utama distribusi hasil pertanian dan perkebunan. Namun, kondisi di lapangan jauh dari memadai. Banyak titik jalan yang amblas, berlubang, dan sulit dilalui, terutama ketika musim hujan tiba, sehingga mobilitas warga terganggu.
“Jalan poros ini sudah puluhan tahun rusak berat. Warga di perbatasan seolah hidup dalam keterasingan karena akses utama mereka tidak pernah mendapatkan perhatian serius. Kita bicara jalur yang menjadi tumpuan lima kecamatan, tapi kenyataannya tetap terbengkalai,” tegas Lusi.
Lusi menekankan bahwa kerusakan jalan bukan sekadar soal kenyamanan berkendara, tetapi menyangkut keselamatan dan mobilitas masyarakat. Tidak sedikit warga harus menempuh perjalanan lebih lama atau menggunakan jalur alternatif yang berisiko tinggi. Dampak lainnya terlihat pada biaya logistik yang meningkat, sehingga harga kebutuhan pokok di daerah perbatasan ikut melambung.
“Ketika jalan rusak, ongkos angkut naik. Akibatnya harga barang juga ikut naik, dan masyarakatlah yang paling dirugikan. Ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus,” tambah Lusi.
Sebagai wakil rakyat, Lusi mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk menjadikan perbaikan jalan poros sebagai prioritas utama. Ia menegaskan, pembangunan akses yang layak dan berkelanjutan penting, mengingat kawasan perbatasan merupakan beranda depan negara yang memerlukan perhatian lebih.
Lusi menambahkan bahwa perbaikan jalan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga bagian dari menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan layanan publik, dan memperkuat rasa keadilan bagi warga perbatasan. Ia meminta agar pemerintah mengalokasikan anggaran memadai dan melakukan perbaikan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam yang cepat rusak.
