SINTANG – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Jimi Manopo, mendesak PT Mitra Karya Santosa (PT MKS) untuk segera bertanggung jawab atas dugaan pencemaran limbah yang disebut telah mencemari aliran sungai hingga ke lima desa di wilayah perbatasan Kabupaten Sintang.
Desakan tersebut disampaikan Jimi menyusul laporan masyarakat yang mengeluhkan kondisi air sungai yang berubah warna, berbau tidak sedap, serta diduga berdampak pada aktivitas sehari-hari warga, termasuk kebutuhan air bersih dan perikanan.
Menurut Jimi, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Ia menegaskan bahwa perusahaan harus segera memberikan klarifikasi terbuka serta mengambil langkah konkret untuk menangani dampak yang ditimbulkan.
“Ini bukan persoalan kecil. Kalau benar limbah mencemari sungai hingga lima desa, maka ini sudah sangat serius. Perusahaan harus bertanggung jawab penuh dan tidak boleh lepas tangan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera turun ke lapangan melakukan pengecekan dan uji kualitas air guna memastikan tingkat pencemaran yang terjadi. Menurutnya, langkah cepat dan transparan sangat diperlukan agar masyarakat mendapatkan kepastian serta perlindungan.
Jimi menambahkan, perusahaan yang beroperasi di wilayah perbatasan harus lebih memperhatikan aspek lingkungan, mengingat dampaknya bisa meluas dan memengaruhi lebih dari satu wilayah administratif. Ia mengingatkan bahwa pengelolaan limbah yang tidak sesuai standar dapat berujung pada sanksi hukum.
Selain itu, ia juga mendorong agar masyarakat yang terdampak diberikan perhatian khusus, termasuk bantuan air bersih dan solusi jangka panjang untuk pemulihan lingkungan. Menurutnya, tanggung jawab sosial perusahaan harus diwujudkan secara nyata, bukan sekadar formalitas.
“Kalau memang terbukti ada pencemaran, maka pemulihan lingkungan harus segera dilakukan. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban,” ujarnya.
DPRD Sintang, lanjut Jimi, akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan penyelesaian yang adil bagi masyarakat. Ia berharap semua pihak, baik perusahaan maupun pemerintah, dapat bersikap terbuka dan mengedepankan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.
