Ketua Komisi B DPRD Sintang Dorong Optimalisasi Sektor Parkir untuk Tingkatkan PAD

oleh
oleh

SINTANG, SKR.COM – Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah maupun legislatif di Kabupaten Sintang. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menekankan pentingnya pengelolaan sektor parkir kendaraan yang lebih terencana dan profesional sebagai salah satu sumber PAD yang potensial.

Menurut Hikman, selama ini potensi pendapatan dari sektor parkir belum dimanfaatkan secara optimal. Banyak area parkir yang tidak dikelola secara transparan dan belum dilengkapi sistem modern yang dapat memudahkan pemungutan retribusi. “Sektor parkir sebenarnya memiliki peluang besar untuk menambah PAD, tetapi pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, optimalisasi sektor parkir bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga berdampak langsung pada ketertiban lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Pengaturan yang baik dapat mencegah parkir liar di sembarang tempat yang sering menjadi masalah di pusat kota dan kawasan strategis lainnya. “Dengan tata kelola yang tepat, masyarakat juga akan merasa lebih nyaman, dan PAD daerah pun meningkat,” kata Hikman.

Lebih jauh, ia menyarankan Pemkab Sintang untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan parkir, seperti sistem pembayaran elektronik atau aplikasi mobile yang dapat mempermudah transaksi dan meningkatkan transparansi. Pendekatan ini dinilai lebih efisien dan mampu meminimalkan kebocoran retribusi.

Hikman juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan sektor parkir memerlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat terkait, dan masyarakat. Kesadaran warga untuk mematuhi aturan parkir serta dukungan pihak swasta dalam pengelolaan fasilitas parkir dapat menjadi faktor penentu keberhasilan program ini.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan sektor parkir dapat menjadi salah satu pilar penguatan PAD Kabupaten Sintang sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan daerah.