SINTANG, SKR.COM – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menyampaikan keprihatinannya terkait pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang dinilai memberikan dampak signifikan terhadap proses pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Sintang. Menurut Hikman, kebijakan pengurangan anggaran tersebut membuat banyak program pembangunan yang telah dirancang jauh hari terpaksa mengalami penundaan maupun penyesuaian ulang.
“Pemangkasan anggaran dari pusat secara langsung berimbas pada pembangunan infrastruktur di daerah. Banyak kegiatan yang sudah masuk dalam rencana kerja terpaksa ditinjau ulang karena keterbatasan anggaran,” ujar Hikman saat ditemui di Kantor DPRD Sintang, Rabu (19/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas penunjang pelayanan publik sangat bergantung pada dana transfer pusat. Ketika terjadi pengurangan anggaran, pemerintah daerah menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesinambungan pembangunan, terutama di wilayah perdesaan dan daerah terpencil yang aksesnya masih sangat terbatas.
Hikman menegaskan bahwa kondisi geografis Sintang yang luas dan memiliki banyak wilayah pedalaman mengharuskan pemerintah mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Tanpa dukungan tersebut, akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bisa terhambat. “Masyarakat di pedalaman sangat membutuhkan infrastruktur dasar. Jika pembangunan tertunda, maka aktivitas ekonomi dan mobilitas mereka juga ikut terhambat,” katanya.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, Hikman mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam mencari alternatif pembiayaan, baik melalui optimalisasi PAD, kerja sama lintas sektor, maupun efisiensi penggunaan anggaran. Menurutnya, meski anggaran terbatas, pembangunan tetap harus berjalan dengan pendekatan bertahap dan strategis.
“Kita tentu tidak bisa hanya mengandalkan dana pusat. Pemerintah daerah harus mulai melihat peluang lain, termasuk meningkatkan pendapatan daerah dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta untuk membiayai beberapa proyek prioritas,” tambahnya.
Hikman juga berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan anggaran bagi daerah-daerah yang masih bergantung pada dana transfer untuk membiayai pembangunan dasar. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
“Harapan kami, pemerintah pusat bisa melihat kondisi di lapangan. Pembangunan di Sintang tidak boleh berhenti karena masyarakat sangat membutuhkan peningkatan infrastruktur,” tutupnya.
