SINTANG, SKR.COM – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Sandan, kembali menyoroti persoalan aksesibilitas di wilayah Serawai dan Ambalau yang hingga kini masih menjadi hambatan besar bagi masyarakat. Ia menilai bahwa keterbatasan infrastruktur, khususnya akses darat, membuat sejumlah desa di dua kecamatan tersebut masih bergantung sepenuhnya pada jalur sungai sebagai satu-satunya moda transportasi. Kondisi ini dinilai sangat menghambat mobilitas warga dan memperlambat perkembangan wilayah pedalaman.
Menurut Sandan, letak geografis Serawai dan Ambalau yang berada jauh di pedalaman tidak seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan pembangunan dasar, terutama infrastruktur jalan. Ia menegaskan bahwa masyarakat di dua kecamatan tersebut berhak mendapatkan layanan dan fasilitas yang sama seperti wilayah lainnya. “Ketika akses darat tidak ada, peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi sangat terbatas,” ujarnya.
Sandan menjelaskan bahwa ketergantungan pada transportasi sungai menimbulkan berbagai persoalan. Selain biaya logistik yang lebih tinggi, warga juga sering mengalami kesulitan saat harus mengakses layanan kesehatan, pendidikan, maupun kebutuhan pokok. Pada musim kemarau, debit air yang rendah menyebabkan perjalanan menjadi lambat dan tidak jarang terhenti. Sebaliknya, pada musim hujan, arus sungai yang deras membuat perjalanan berisiko tinggi. “Kondisi ini sudah berlangsung lama, dan masyarakat sebenarnya sudah sangat berharap ada perubahan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pembangunan akses darat menuju Serawai dan Ambalau bukanlah hal mustahil, hanya membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Perencanaan anggaran yang berkelanjutan dan terarah menjadi kunci dalam membuka jalur darat baru maupun meningkatkan ruas jalan yang sudah ada. Sandan juga mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan ulang terhadap titik-titik prioritas yang paling mendesak dibuka.
Menurutnya, potensi ekonomi di dua wilayah tersebut sangat besar, mulai dari rotan, karet, hasil hutan bukan kayu, hingga perikanan sungai. Namun tanpa akses transportasi memadai, masyarakat kesulitan memasarkan hasil produksi. “Potensi ekonomi itu ada, tetapi tersendat karena kendala mobilitas. Padahal masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraannya,” tambahnya.
Selain menekankan pembangunan jalan darat, Sandan juga meminta pemerintah untuk memperkuat konektivitas transportasi alternatif. Ia mendorong adanya subsidi angkutan sungai, perbaikan dermaga, atau pengadaan sarana transportasi yang lebih aman dan layak. Solusi ini dianggap penting sambil menunggu pembangunan jalan darat yang membutuhkan waktu panjang.
Menutup pernyataannya, Sandan menegaskan bahwa DPRD Sintang siap memperjuangkan alokasi anggaran yang berpihak pada pembangunan wilayah pedalaman. Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan merupakan komitmen bersama yang harus diwujudkan demi keadilan bagi seluruh warga Sintang.
“Kami akan terus mengawal agar masyarakat Serawai dan Ambalau tidak tertinggal. Mereka punya hak yang sama untuk menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
