MELAWI, SKR.COM – Anggota DPRD Melawi, Pencon mengatakan, proses penyelesaian pelaksanaan APBD Melawi selama tiga tahun ini selalu difasilitasi Gubernur Kalbar. Kisruhnya penyusunan APBD Melawi ini tidak bisa dilepaskan dari pola hubungan yang kurang harmonis antara Bupati dengan DPRD.
“Berlarutnya perseteruan antara Bupati Melawi dengan DPRD soal APBD ini menjadi keprihatinan warga.Terus terang saya kesal dan malu, APBD Melawi selama tiga tahun ini selalu diselesaikan gubernur. Aya berharap di tahun 2019 tidak adalagi kisruh APBD seperti tiga tahun belakangan ini,” ujar Pencon beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa Encak tersebut berharap kejadian ini tidak terulang lagi di APBD 2019, karena yang dirugikan masyarakat luas di daerah Melawi, utamanya terkait perekonomian.
Dikatakan Pencon, pelaksanaan APBD Melawi selama tiga tahun ini selalu mengalami keterlambatan. Kondisi demikian kata Encak biasa disapa itu, tentu yang dirugikan adalah masyarakat, maka seharusnya menjadi perhatian bersama, terutama antara Bupati dan unsur pimpinan DPRD.
Menurutnya, kisruh APBD tak hanya membuat lambatnya kepastian anggaran yang tentu berimbas pada realisasi kegiatan dan sanksi dari pemerintah pusat. Namun juga bisa berimbas kepada perekonomian masyarakat atau masyarakat yang dirugikan.
“Oleh karena itu, saya berharap eksekutif dan legislatif seharusnya mendorong agar proses pelaksanaan APBD dapat berjalan tepat waktu. Sehingga kisruh APBD ini tidak lagi berkepanjangan. Sebagai keterwakilan masyarakat di legislatif harus mendahulukan kepentingan maupun kebijakan pro rakyat,” pungkasnya. (DI)
