Bicara soal Pajak Daerah

SINTANG, SKR – Ketua DPRD Sintang, Florensius Ronny berbicara tentang pajak daerah yang bisa menjadi salah satu pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sintang. Ia menyebut potensi PAD tertebut masih terbatas meski banyak sektor potensial.

“Adapun sejumlah potensi PAD yang bisa digarap optimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Misalnya lahan parkir dan lain-lain. Sementara untuk hasil lain-lain misalnya pajak CPO setorannya masuk ke pemerintah pusat. Pajak CPO dan segala macam, seperti yang kita tahu bukan masuk ke PAD Kabupaten Sintang. Tapi masuk ke pemerintah pusat, nanti baru bagi hasil ke pemerintah daerah. Nah ini yang membuat PAD sepertinya sulit. untuk PAD Sintang saat ini berkisar diangka Rp 160-170 M. Itupun sumbernya hanya dari parkir, galian C, pajak restoran dan hotel maupun kosan. Pajaknya kurang lebih hanya dari situ-situ saja, itu yang membuat PAD sepertinya minim. Karena memang PAD yang seperti kebun sawit dan lain-lain langsung ke pemerintah pusat, kita di pemerintah daerah hanya dapat bagi hasinya. Jadi meski kebun ada di Sintang, kita harus menunggu dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat sebelum jadi pembangunan di Kabupaten Sintang,” jelasnya.

Ia mengakui, rendahnya PAD membuat banyak fraksi DPRD Kabupaten Sintang menyoroti. Mengingat banyak sumber yang bisa diotimalkan untuk meningkatkan PAD. Bagi Ronny sendiri, kalau kita bicara PAD seperti dua mata pisau. Ketika mau keras untuk meningkatkan PAD, sementara yang kita keraskan adalah masysrakat.

“Itu yang membuat kita kesulitan dalam upaya meningkatkan PAD Sintang,” jelasnya.