SINTANG, SKR.COM – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang, Abdul Sufryadi, menekankan urgensi pembentukan pos siaga bencana di berbagai wilayah rawan di Kabupaten Sintang. Penegasan ini disampaikan menyusul meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi sepanjang tahun 2025, terutama akibat cuaca ekstrem yang makin sulit diprediksi. (15/11/2025)
Abdul menjelaskan bahwa perubahan iklim yang semakin dinamis menuntut strategi penanganan bencana yang lebih cepat, terstruktur, dan berbasis komunitas. Menurutnya, pos siaga bukan hanya bangunan pendukung, melainkan pusat koordinasi yang akan menghubungkan warga, relawan, pemerintah desa, dan BPBD dalam waktu singkat. “Pos siaga harus hadir di titik-titik rawan seperti bantaran sungai, wilayah lereng perbukitan, serta desa-desa yang jauh dari pusat kecamatan. Kita butuh respons yang cepat, terukur, dan dapat diandalkan,” ujar Abdul.
Berdasarkan pemetaan BPBD Sintang, sejumlah daerah seperti Ketungau Hulu, Binjai Hulu, dan Dedai telah dikategorikan sebagai lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi. Banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang menjadi ancaman utama yang kerap terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Dalam beberapa kejadian, hujan lebat bahkan menyebabkan kerusakan rumah warga dan memaksa evakuasi sementara, sehingga memperlihatkan pentingnya kesiapsiagaan yang lebih matang di tingkat lokal.
Program pembentukan pos siaga ini juga sejalan dengan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang mendorong pemerintah daerah memperkuat adaptasi terhadap risiko bencana melalui pemberdayaan masyarakat. Nantinya, pos siaga akan dilengkapi dengan peralatan komunikasi berbasis radio, perlengkapan evakuasi, logistik dasar, hingga pelatihan berkala yang melibatkan masyarakat setempat. Abdul menegaskan bahwa semakin kuat kesiapsiagaan desa, semakin kecil risiko kerugian yang ditimbulkan ketika bencana terjadi.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BPBD Sintang kini tengah menyusun rencana penganggaran dan menggandeng pemerintah desa serta kecamatan dalam penetapan lokasi prioritas pembangunan pos siaga. Abdul menambahkan bahwa strategi mitigasi tidak boleh lagi bersifat reaktif. “Kita tidak bisa menunggu bencana datang baru bergerak. Penanganan harus dimulai dari pencegahan. Itulah esensi mitigasi,” tegasnya.(Rilis Kominfo)
