SINTANG, SKR.COM – Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj Bupati Sintang Tahun 2025, Chomaen Wahab, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan penguatan rapat kerja dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Sintang Tahun Anggaran 2025. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengawasan DPRD untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan peraturan yang berlaku.
Menurut Chomaen, pembahasan LKPj merupakan tahapan penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Dalam rapat kerja tersebut, setiap OPD diminta memaparkan capaian program, penggunaan anggaran, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. “Kita ingin memastikan transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat bisa melihat sejauh mana pemerintah daerah bekerja untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Chomaen menambahkan bahwa rapat kerja yang digelar Pansus LKPj bersifat intensif, dengan agenda membahas semua aspek laporan mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pengelolaan anggaran daerah. Diskusi mendalam ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan sekaligus memaksimalkan kinerja OPD di tahun-tahun mendatang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi agar setiap catatan dan masukan dari Pansus dapat ditindaklanjuti secara efektif. Evaluasi yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan DPRD, tetapi juga sebagai alat pembelajaran bagi pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal.
Chomaen berharap proses pembahasan LKPj Bupati Sintang Tahun 2025 dapat berjalan lancar, transparan, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Ia yakin, dengan pengawasan yang baik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja, memastikan anggaran digunakan secara tepat, dan membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Pemkab Sintang.
Dengan fokus pada akuntabilitas dan evaluasi menyeluruh, Pansus LKPj diharapkan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
