SINTANG, SKR.COM – Masyarakat Kecamatan Dedai melakukan pemortalan jalan di Dusun Bejangga Desa Nanga Dedai, Senin 21 Juni 2021 lalu. Lantaran jalan yang sering dilewati masyarakat tersebut tak kunjung diperbaiki.
Portal berhasil dibuka pada Kamis, 24 Juni 2021 setelah dilakukan mediasi di Kantor Camat Dedai.
Tokoh Masyarakat Kecamatan Dedai, Agus Hayudin menyampaikan bahwa pemortalan jalan itu sangat tidak nyaman dilakukan.
“Cuma itu, kami lakukan karena kemauan masyarakat banyak. Saya sudah berusaha menengahi kondisi ini antara Camat Dedai, Forkopimcam dan pihak perusahaan. Sebenarnya tujuannya hanya agar jalan diperbaiki saja. Kedepannya jangan sampai terjadi hal seperti ini lagi lah,” ujar Agus.
Dikatakan Agus, masyarakat ada 3 usulan. Pertama, titik kerusakan parah pada jalan utama tidak perlu diaspal hitam, akan tetapi dibeton saja sudah cukup, diyakini lebih tahan lama. Untuk masalah dana, menurutnya bisa diambil dari aspirasi 8 orang anggota DPRD Kabupaten Sintang Dapil III.
Kedua, masyarakat minta bebaskan lahan di areal HGU PTPN XIII di Nanga Dedai yang dilihat tanahnya bagus karena terdiri dari pasir dan batu.
“Jadi kalaulah belum bisa di beton, di timbun pakai sirtu ini, kami yakin akan bagus juga. Lahan sirtu ini memiliki luasan sekitar 10 hektar. Sebab pihak perusahaan selama ini mengalami kesulitan soal material penimbunan,” kata Agus.
Ketiga, kata dia masyarakat minta Pemkab Sintang membentuk Unit Kerja Daerah atau UKD di setiap kecamatan.
“UKD ini wajib memiliki alat berat yang lengkap untuk memelihara jalan di kecamatan. Dengan adanya UKD ini maka di setiap kecamatan ada excavator, dump truk, motor grader dan wales stump. Kami minta pihak perusahan selalu monitor kondisi jalan di sini. Kalau sudah mulai rusak, langsung diperbaiki,” pintanya.
Dengan beberapa usulan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny mengharapkan pihak perusahaan perkebunan agar mengarahkan seluruh dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di wilayah operasinya.
“Ini untuk membantu pemerintah daerah di saat pandemi dan kondisi keuangan saat ini. Kami juga sudah usul ke Dinas Pekerjaan Umum agar membangun UPJJ di masing-masing kecamatan. Dananya sekitar 7 milyar per kecamatan dengan membeli 4 jenis alat berat. Alat berat yang sudah ada itu sudah 3 set atau untuk 3 kecamatan. Kalau satu kecamatan 7 miliar, maka 11 kecamatan memerlukan 77 miliar. Kendalanya memang dana,” tukasnya. (*)
