SINTANG, SKR.COM – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Syahroni menyebutkan bahwa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat.
APBD juga merupakan instrument teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, dalam penyusunan dan pembahasannya, harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi,efektifitas,ekonomis dan tepat sasaran.
“yang lebih penting lagi, bahwa APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan – kebutuhan prioritas masyarakat, dan memiliki kapasitas, untuk menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” ujar Syahroni saat berada di DPRD Sintang.
Menurutnya jika anggaran tidak dikonsentrasikan di persoalan yang menjadi prioritas, maka hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi Kabupaten Sintang masih diselimuti berbagai persoalan diberbagai bidang, seperti Pendidikan, kesehatan dan Infastruktur yang masuh buruk.
Keterbatasan APBD yang dimiliki kabupaten Sintang maka diharapkan penempatan anggaran tersebut dilaksanakan dengan bijak. APBD Kabupaten Sintang tidak mampu akomodir seluruh program pembangunan.
“maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten Sintang harus pandai mensiasati program kerja instansi setiap tahunnya sesuai dengan anggaran dimiliki dan pada skala yang prioritas,” pungkasnya.
Dikatakannya lagi, tidak semua usulan kegiatan pembangunan fisik maupun dana pemberdayaan masyarakat bisa diakomodir sekaligus melalui APBD. Maka dari itu Politisi PKB ini meminta kepada pemerintah menyesuaikan APBD dengan prioritas program pembangunan seperti tercantum visi misi pembangunan.
“Karena dana itu terbatas maka harus dikelola dengan bijak, menitik beratan pada skala prioritas, kecil anggarannya tapi dampak yang dirasakan masrakat cukup besar, itu yang harus jadi perhatian pemerintah, supaya Alokasi APBD tepat sasaran,” pungkasnya. (*)