SINTANG, SKR.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Erika Daegal Theola, menyampaikan rasa kecewanya atas menurunnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sintang Tahun 2026. Ia menilai pengurangan anggaran tersebut berdampak langsung pada pemenuhan aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan melalui para legislator di masing-masing daerah pemilihan.
Erika menjelaskan bahwa masyarakat di berbagai desa sudah banyak mengusulkan kebutuhan mereka, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, dukungan ekonomi kerakyatan, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik. Namun, penyesuaian anggaran akibat turunnya dana dari pemerintah pusat membuat berbagai usulan itu harus dipertimbangkan ulang bahkan dipangkas.
“Masyarakat menggantungkan harapan mereka kepada kami untuk memperjuangkan aspirasi yang mereka sampaikan. Tetapi dengan penurunan APBD ini, sejumlah kegiatan hasil reses terpaksa tertunda atau tidak bisa diakomodasi. Ini sangat memprihatinkan,” tutur Erika. (30/11/2025)
Ia menegaskan bahwa penurunan anggaran tidak hanya menyulitkan pihak eksekutif dalam menjalankan program pembangunan, tetapi juga menempatkan DPRD dalam posisi dilematis. Sebagai penyambung suara rakyat, para anggota dewan harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa sebagian kebutuhan mereka belum dapat diwujudkan akibat keterbatasan anggaran.
Lebih jauh, Erika menekankan bahwa kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pembangunan daerah. Sejumlah desa telah mengusulkan pembangunan jalan, perbaikan fasilitas umum, bantuan untuk kelompok tani, hingga dukungan bagi UMKM namun banyak di antaranya harus ditunda sampai anggaran mencukupi.
“Kami tentu ingin seluruh aspirasi masyarakat bisa direalisasikan. Namun kenyataannya, dengan anggaran yang berkurang, kita harus memilih prioritas, dan keputusan itu seringkali membuat sebagian usulan lainnya harus terpaksa digeser,” jelasnya.
Meski begitu, Erika memastikan DPRD tetap akan memperjuangkan program-program yang dianggap paling mendesak dan berpengaruh langsung terhadap masyarakat. Ia mendorong Pemkab Sintang untuk mencari sumber pembiayaan alternatif melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) serta kerja sama dengan berbagai mitra strategis.
Erika juga berharap pemerintah pusat mempertimbangkan ulang kebijakan pengurangan dana daerah, karena menurutnya, pembangunan di kabupaten sangat bergantung pada transfer pusat.
“Ini bukan sekadar persoalan angka, tetapi menyangkut kebutuhan masyarakat yang menantikan realisasi pembangunan di lingkungan mereka,” tegasnya.
