SINTANG – Fraksi Amanat Persatuan DPRD Kabupaten Sintang menyatakan dapat menerima isi penyampaian pidato Bupati Sintang terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dan mendorong agar dilakukan sinkronisasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna mencapai kesepahaman yang utuh.
Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Amanat Persatuan, Muhammad Agung Gumiwang, dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di Gedung DPRD Sintang.
Dalam pandangannya, Fraksi Amanat Persatuan juga memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Sintang yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan tahun anggaran 2024. Prestasi ini merupakan raihan WTP ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Meski demikian, Fraksi Amanat Persatuan juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran konstruktif. Salah satu yang disoroti adalah masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada belanja modal.
“Kami ingin mengetahui, apa yang menjadi penyebab masih cukup besarnya SILPA pada belanja modal, meskipun jumlahnya menurun dibandingkan tahun lalu? Dan apakah dana SILPA tersebut sudah dirinci secara jelas, mana yang merupakan luncuran kegiatan dan mana yang bisa diprogramkan ulang untuk kegiatan baru?” tanya Agung Gumiwang dalam penyampaiannya.
Selain itu, Fraksi Amanat Persatuan menyarankan agar pelaksanaan APBD Tahun 2025, khususnya untuk pekerjaan fisik dan belanja modal, dipercepat agar seluruh kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga. Fraksi juga menyoroti pentingnya pencairan dana hibah yang belum sempat direalisasikan pada tahun 2024.
“Kami berharap dana-dana bantuan hibah yang belum dicairkan pada tahun anggaran 2024 dapat dialokasikan dan direalisasikan kepada lembaga penerima di tahun 2025,” tutup Muhammad Agung Gumiwang.
