SINTANG, SKR.COM – Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Mardiyansyah, kembali menyoroti urgensi percepatan pemekaran Kabupaten Ketungau sebagai daerah otonomi baru (DOB). Ia menilai bahwa wilayah yang langsung berbatasan dengan Malaysia tersebut memiliki peran strategis sebagai garda depan negara, sehingga sudah selayaknya memperoleh perhatian serta status administratif yang lebih memadai.
Menurutnya, dorongan untuk membentuk Kabupaten Ketungau bukan semata-mata aspirasi politik atau keinginan segelintir pihak, melainkan kebutuhan nyata untuk mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan yang selama ini masih tertinggal. Warga di tiga wilayah Ketungau Hilir, Tengah, dan Hulu telah lama menghadapi keterbatasan infrastruktur, minimnya fasilitas publik, serta layanan pemerintahan yang sulit diakses.
“Ketungau merupakan pintu depan Indonesia. Daerah ini berhadapan langsung dengan Malaysia. Dengan kondisi itu, pembentukan Kabupaten Ketungau tidak lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak supaya pelayanan publik lebih dekat dan pembangunan bisa bergerak lebih cepat,” ujar Mardiyansyah.
Ia menjelaskan bahwa jauhnya jarak dari pusat pemerintahan di Sintang menuju desa-desa di Ketungau membuat masyarakat kesulitan mengurus kebutuhan administrasi, mengakses layanan kesehatan, hingga mendapatkan dorongan ekonomi. Kerusakan jalan yang parah dan kondisi medan yang berat pada musim hujan semakin memperburuk situasi.
Menurutnya, jika Ketungau berdiri sebagai kabupaten baru, pemerintah setempat akan dapat lebih berkonsentrasi dalam menangani kebutuhan wilayahnya, terutama percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah.
“Ketika Ketungau menjadi kabupaten, pelayanan akan lebih mudah dijangkau. Pemerintah bisa bergerak lebih cepat, anggaran pembangunan lebih fokus, dan masyarakat tidak terus berada dalam ketertinggalan,” jelasnya.
Mardiyansyah juga menekankan bahwa pemekaran Ketungau akan memperkuat kehadiran negara di kawasan perbatasan. Dengan pemerintahan yang lebih dekat dan infrastruktur yang memadai, aktivitas ekonomi masyarakat akan meningkat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di hadapan negara tetangga.
Ia berharap pemerintah pusat maupun provinsi segera memberikan dukungan nyata agar pemekaran ini dapat terwujud. Menurutnya, masa depan masyarakat perbatasan bergantung pada ketegasan pemerintah dalam mengambil keputusan strategis.
“Ketungau bukan sekadar wilayah jauh. Ini adalah wajah Indonesia di perbatasan. Karena itu, pembentukan Kabupaten Ketungau harus menjadi prioritas,” tegasnya.
