MELAWI, SKR.COM – Pemerintah Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Senin (12/3) kemarin melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan tahun 2018. Kegiatan tersebut dihadiri Asisten II, Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, Priscilla, Seorang Anggota DPRD Melawi, Kartika Sari Astuti, Kepala Dinas PU, Lo Kodim, Perwakilan Polsek dan 17 kepala serta perangkat desa yang ada di Nanga Pinoh.
Camat Nanga Pinoh Daniel mengatakan, Musrenbang kecamatan adalah wadah musyawarah tahunan para di tingkat kecamatan sebagai rancangan awal rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Melawi tahun 2019.
Tujuannya untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari hasil Musrenbang Desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa. Selain itu juga bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa dengan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan.
“Kalau Perencanaan dimulai bersama-sama dari desa. Maka para para kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat paling tidak mengetahui. Karena itu melakukan perencanaan pembangunan melalui Musrenbang Desa,” kata Camat Nanga Pinoh, Daniel.
Ditempat yang sama, Asisten II, Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Melawi, Priscilla mengatakan, Musrenbang ini merupakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistim perencanaan pembangunan nasional. “Musrenbang yang kita alaksanakan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan awal dalam proses penyusunan RKPD Melawi 2019,” katanya.
Singkronisasi agenda dan prioritas pembangunan di kecamatan dengan prioritas perangkat daerah sebagai instansi teknis pelaksanaan program kegiatan di daerah, yang mana untuk pelaksanaan program kegiatan tersebut, memerlukan dukungan pendanaan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, provinsi maupun dari APBN.
“Diharapkan pelaksanaan Musrenbang ini menjadi media interaktif bagi segenap stakholder kecamatan untuk menetapan program dan kegiatan kecamnatan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program pembangunan yang berkualitas, efektip, efisien transparan dan akuntable,” ujarnya.
Musrenbang tingkat kecamatan ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan Musrenbang Desa yang telah dilaksanakan masing-masing desa. Hasil rekapitulasi dari pelaksanaan Musrenbang Desa, harus menjadi dasar pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan ini, sehingga tercipta sinergitas dan singkronisasi pembangunan.
“Selanjutnya Musrenbang tingkat kecamatan ini akan menjadi bahan kerja dalam forum perangkat daerah yang akan direncanakan 19 Maret 2018. Yang selanjutnya hasil dari forum perangkat daerah akan menjadi bahan kerja dalam Musrenbang RKPD Kabupaten yang direncanakan pada 20 Maret 2018. Untuk tahun 2019, diharapkan pada tahun 2018 ini semua sktor dalam kehidupan masyarakat dapat meningkat menjadi lebih baik,” paparnya.
Untuk penggunaan ADD dan Dana Desa, agar dipergunakan dengan lebih efektip, efisien, transparan dan akuntable bagi pembangunan masyarakatnya. “Dana Desa harus dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat, hingga desa dan masyarakatnya dapat mandiri dan tidak hanya tergantung dana dari kabupaten,” ujarnya.
Terpisah, Anggota DPRD Melawi, Kartika Sari Astuti, yang menghadiri undangan Musrenbang tersebut megharapkan, apa yang menjadi prioritas usulan tiap desa harus terakomodir. Karena yang diprioritaskan desa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat.
“Karena setelah saya lihat rekapan usulan prioritas tadi, kebanyakan jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan ini merupakan jantung roda ekonomi masyarakat. di Melawi ini banyak desa-desa yang dekat dengan pusat kabupaten namun masih terisolasi, ini yang perlu kita tuntaskan yaitu infrastruktur,” bebernya.
Kemudian, lanjutnya, di Melawi ini khususnya di Nanga Pinoh ini masih banyak juga desa-desa yang tidak memiliki TK atau PAUD. Juga termasuk Satuan paud Sejenis (SPS) yang mana untuk anak-anak belajar yang TPQ
“Karena kami sudah mendengar dan melihat lansung ke desa-desa. Sementara harapan pemerintah pusat setiap satu desa ada satu PAUD, dan masyarakat sangat menginginkan ini, biar anak-anak hari-harinya tidak bermain di tanah. Karena pendidikan, Moral itu sangat penting. Itulah yang bisa kita tinggalkan buat anak-anak,” pungkasnya.(DI)