SINTANG, SKR.COM – Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KBP3A) Kabupaten Sintang, Maryadi, menghadiri Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diselenggarakan pada Rabu, 19 Juni 2025, bertempat di Aula Bappeda Kabupaten Sintang.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menangani dan mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya di wilayah Sintang yang merupakan daerah rawan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Dalam kesempatan tersebut, Maryadi menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Ia mengungkapkan bahwa banyak korban TPPO berasal dari kelompok rentan yang minim informasi, akses ekonomi, serta edukasi tentang bahaya perdagangan orang.
“Kami terus berupaya meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan. Perdagangan orang adalah kejahatan serius yang harus ditangani secara kolaboratif,” ujar Maryadi dalam sambutannya.
Ia juga menyampaikan pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan dan peningkatan peran keluarga dalam mencegah praktik eksploitasi, serta menekankan perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dan relawan untuk deteksi dini potensi perdagangan orang.
Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk DPRD, Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga swadaya masyarakat. Forum ini diharapkan menghasilkan rencana aksi daerah yang lebih terarah dan konkret untuk menangani TPPO secara komprehensif.
Dengan semangat kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas KBP3A menegaskan komitmennya dalam melindungi hak-hak dasar warga, khususnya perempuan dan anak, dari kejahatan perdagangan orang.
Dengan pertemuan ini, diharapkan koordinasi antarinstansi semakin solid dan efektif dalam mencegah serta menindak pelaku perdagangan orang, sekaligus melindungi hak-hak korban di tingkat lokal.
