SINTANG, SKR.COM – Kabupaten Sintang tengah menghadapi tantangan serius dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Salah satu faktor utama adalah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan, mencapai sekitar Rp388 miliar. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kapasitas keuangan daerah, baik dalam mendukung pembangunan maupun menjaga kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Sintang, Hikman Sudirman, menjelaskan bahwa pengurangan dana tersebut tidak hanya memengaruhi belanja pembangunan, tetapi juga kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi belanja pegawai. “Dana sisa setelah pemangkasan untuk belanja pegawai saja sudah sangat terbatas, sementara kebutuhan pemerintah daerah ini tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Hikman menambahkan bahwa bahkan sebelum pemangkasan anggaran dilakukan, pemerintah daerah sudah menghadapi kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan. Dengan adanya pemangkasan sebesar itu, tantangan semakin berat. Ia menegaskan bahwa kondisi ini harus dipahami secara objektif oleh semua pihak, termasuk masyarakat, agar tidak muncul kesalahpahaman terkait kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Ini menjadi tantangan kita bersama. Penting bagi masyarakat untuk memahami kondisi keuangan daerah saat ini, sehingga ekspektasi terhadap pembangunan bisa realistis,” kata Hikman.
Sebagai solusi, Komisi B DPRD Sintang mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program pembangunan yang benar-benar prioritas. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah strategis untuk menutupi kekurangan akibat pemangkasan dana transfer. Menurut Hikman, optimalisasi PAD dapat membantu memastikan pembangunan tetap berjalan meski ada keterbatasan anggaran dari pusat.
Hikman juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkorelasi langsung dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap pemangkasan anggaran ini tidak berlangsung terus-menerus, karena infrastruktur menjadi urat nadi perekonomian daerah.
“Sampai saat ini pemerataan infrastruktur di Sintang masih jauh dari memadai. Dengan keterbatasan kemampuan fiskal, pemerintah daerah harus mampu mencari terobosan agar pembangunan tetap berjalan, meski dengan sumber daya terbatas,” pungkas Hikman.
