Respon Ketua DPRD Soal Pencabutan Larangan Ekspor CPO

BERITA-AKTUAL.COM – Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sintang, Boniyanto juga mengapresiasi langkah pemerintah yang membuka kembali keran ekspor CPO.  Karena akan berdampak langsung pada daya beli tandan buah segar (TBS) yang semakin baik. Sehingga animo penjualan TBS di kalangan petani semakin bergairah.

Sebelumnya, kebijakan pemerintah yang sempat melarang ekspor Crude Palm Oil atau CPO per 28 April 2022 berdampak pada anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) termasuk di tingkat petani Sintang. Hampir satu bulan kebijakan itu diberlakukan, mulai Senin 23 Mei 2022, kebijakan larangan ekspor CPO resmi dicabut presiden Joko Widodo.

Boniyanto kemudian menyampaikan terima kasih dan salam hormat petani sawit Indonesia kepada Pak Jokowi yang telah mengambil langkah yang sangat tepat untuk kembali membuka ekspor minyak CPO. Hal tersebut sangat berdampak terhadap perkembangan para petani sawit seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Sintang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Florensius Ronny menyampaikan apresiasi serupa. Ia mengatakan bahwa apa yang pernah terjadi memang sangat disayangkan. Tetapi dirinya tidak memungkiri bahwa tindakan Presiden tersebut untuk kepentingan Indonesia secara luas.

Ia mengatakan, khusus untuk Kabupaten Sintang memang sangat terdampak karena turunnya harga TBS. Maka kita sangat bersyukur ketika Bapak Presiden telah mencabut larangan ekspor. Ini jadi kabar baik. Mudah-mudahan ada kontrol kembali dari pemerintah terkait harga TBS agar bisa kembali sebelumnya.

“Apalagi di Kabupaten Sintang sebagian besar petani sawit mandiri sangat terdampak dari imbas turunya harga TBS saat kebijakan larangan ekspor diberlakukan. Mungkin bisa dikatakan sekitar 50-an persen masyarakat yang tersebar di 14 kecamatan se-Kabupaten Sintang, saat ini sangat bergantung dengan perusahaan kelapa sawit untuk menjual TBS. Ketika harga TBS turun bahkan ditolak pabrik, tidak bisa kita pungkiri bahwa hal itu sangat merugikan masyarakat Sintang,” tegasnya.