SINTANG – Kantor Camat Ketungau Tengah yang sebelumnya disegel oleh warga akhirnya kembali dibuka setelah adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sintang dan Aliansi Peduli Rakyat Seberang (Perang).
Sekretaris Camat Ketungau Hilir, Markarius, menyampaikan bahwa pembukaan segel tersebut merupakan hasil dari komunikasi dan solusi yang telah dicapai bersama, menyusul dipenuhinya sejumlah tuntutan masyarakat.
“Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Polres Sintang, dan juga kepada Aliansi Perang. Hari ini kita sudah menyelesaikan proses pembukaan segel kantor camat, dan ini menunjukkan sudah ada solusi antara pemerintah kabupaten dengan pihak aliansi,” ujar Markarius.
Sebelumnya, Kantor Camat Ketungau Tengah disegel oleh warga yang tergabung dalam Aliansi Perang pada Senin, 13 April 2026. Aksi tersebut merupakan bentuk protes masyarakat yang mendesak pemerintah segera menyelesaikan pembangunan Jembatan Ketungau II.
Sebagai bagian dari respon atas tuntutan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sintang telah mengambil langkah dengan memfungsionalkan Jembatan Ketungau II secara sementara melalui pembangunan titian untuk sepeda motor di kedua ujung jembatan.
Akibat aksi penyegelan itu, aktivitas pelayanan publik di kantor camat sempat terganggu. Untuk memastikan layanan tetap berjalan, pelayanan administrasi sementara dialihkan ke rumah para pegawai kecamatan.
Markarius berharap ke depan komunikasi antara masyarakat, aliansi, dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik guna mencegah terjadinya persoalan serupa.
“Kita berharap komunikasi tidak hanya sampai di sini. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa dijembatani oleh aliansi dan disampaikan melalui kecamatan kepada pemerintah kabupaten. Dengan begitu, setiap persoalan di masyarakat bisa segera ditangani,” tambahnya.
Ia juga mengapresiasi peran masyarakat yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan di wilayahnya.
“Terima kasih kepada pihak aliansi yang sudah mengingatkan pemerintah kabupaten terkait berbagai hal yang masih perlu diperhatikan di tingkat kecamatan,” pungkasnya.
