Dewan Dorong Optimalisasi Sektor Parkir untuk Tingkatkan PAD Sintang

oleh
oleh

SINTANG, SKR.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang, Liyus, mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dalam mengelola dan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor perparkiran. Ia menilai, sektor ini memiliki peluang besar untuk meningkatkan pemasukan daerah apabila dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan baik.

Menurut Liyus, pengelolaan parkir yang belum maksimal selama ini menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kontribusi sektor tersebut terhadap PAD. Ia menekankan bahwa banyak titik parkir strategis di kawasan perkotaan yang belum dikelola secara efektif, sehingga potensi pendapatan belum tergarap sepenuhnya. “Jika dikelola dengan sistem yang baik, sektor parkir bisa menjadi salah satu sumber PAD yang cukup signifikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penerapan sistem pengelolaan parkir yang modern, seperti penggunaan teknologi digital untuk pencatatan dan pengawasan. Dengan sistem yang transparan, potensi kebocoran pendapatan dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, Liyus mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan ulang titik-titik parkir, termasuk penetapan tarif yang jelas dan sesuai dengan regulasi. Penataan ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban di ruang publik, mengurangi kemacetan, serta memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa parkir.

Ia juga menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan parkir, termasuk pelatihan bagi petugas agar dapat bekerja secara profesional dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Liyus berharap, dengan langkah-langkah tersebut, sektor perparkiran di Kabupaten Sintang dapat menjadi salah satu penyumbang utama PAD. Ia menegaskan bahwa optimalisasi sektor ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan tata kelola kota yang lebih tertib, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.