Minta Perusahaan Perkebunan Patuhi Komitmen dengan Masyarakat

SINTANG, SKR – Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang Toni meminta perusahaan perkebunan mematuhi komitmen dengan masyarakat terkait berbagai persoalan.

Hal ini disampaikan Toni menyusul adanya permasalahan investasi di daerah pemilihannya yakni Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Binjai Hulu maupun Kecamatan Sungai Tebelian. Di daerah tersebut ada beberapa investor perkebunan sawit yang berinvestasi. Salah satunya PT Julong, Multi Prime Entakai (MPE Group) dan Gunas Group.

Ia mengungkapkan, beberapa lalu memang sempat ada sedikit keributan antara PT Julong dengan masyarakat. Beberapa waktu lalu, dirinya sempat ikut rapat di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Sintang. Hasil rapat tersebut memutuskan bahwa koperasinya akan dipisah. Karena sudah bersertifikat murni. Jadi sudah ada hasil kesimpulan itu. Kemudian akte dari Kemenkumham juga sudah keluar.
“Saya senang PT Julong bisa menanggapi dengan baik masalah tersebut. Dan yang menjadi tanggungan hutang pinjaman ke pihak mereka tetap diselesaikan. Makanya saya juga meminta perusahaan patuh dengan komitmen bahwa koperasi harus dipisah. Karena memang sudah seharusnya demikian. Jadi ini sudah sesuai dengan rapat bersama. Perusahaan harus komitmen dengan itu. Jangan ingkar janji,” tegasnya lagi.

Politisi Golongan Karya (Golkar) ini mengakui bahwa saat ini memang banyak keluhan dari petani plasma yang mengeluhkan jumlah bagi hasil minim, salah satunya di daerah Kecamatan Kelam Permai. Contohnya di Kelam Permai. Karena sudah sampai 14 tahun, dari awal sebelum take over atau setelah take over, banyak data yang sudah kita prediksi, salah satunya soal minimnya penghasilan petani plasma.

Banyaknya investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang yang tujuan mulianya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, ternyata menyimpan banyak masalah di lapangan. Masalah itu disampaikan petani plasma ke DPRD Sintang. Banyak tuntutan disampaikan petani plasma tersebut. DPRD Sintang juga sudah beberapa kali melakukan rapat kerja dengan pihak terkait untuk menyelesaikan berbagai permasalahan maupun keluhan yang terjadi.