JAKARTA-SKR: Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan nilai minus lima, terkait setahun Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pasalnya, dalam kurun waktu setahun ini, banyak hal yang mengecewakan. Banyak janji yang tidak dilaksanakan. Bahkan, ketika satu janji belum ditepati, sudah membuat janji baru lagi.
“Kalau menurut saya (nilainya) minus lima, itu saja sudah sangat bagus,” kata Fadli, usai menjadi pembicara dalam acara Diskusi Publik Setahun Joko Widodo – Jusuf Kalla, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (28/10/15).
Hadir juga dalam acara ini, Anggota Komisi I DPR Effendi MS Simbolon, Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng, Pengamat Budaya Ridwan Saidi. Acara dimoderatori oleh Amir Hamzah. Sebelum sesi diskusi dimulai, di dahului dengan peluncuran buku berjudul Kisah Hidup Babe, oleh Ridwan Saidi.
Fadli mengatakan, banyak janji Presiden yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah. banyak permasalahan yang dihadapi, sehingga menjadi pertanyaan, apakah saat ini Indonesia sedang menuju kemakmuran atau kebangkrutan.
‘Seorang pemimpin itu seharusnya, sabdo pandito ratu, apa yang diucapkan itu menjadi kenyataan. Kalau pemimpin itu ucapannya banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan, ini akan menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat,” imbuh politikus F-Gerindra itu.
Fadli khawatir, jika hal ini terus terjadi, maka akan terjadi distrust (ketidakpercayaan) dan civil disobedience (pembangkangan sipil). Masyarakat sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada Pemerintah. bahkan, bisa terjadi pembangkangan sipil.
“Ini yang bisa terjadi ke depannya. Tentunya ini tidak bagus untuk Indonesia, tidak bagus dalam situasi ekonomi saat ini, dan tidak bagus juga terhadap politik kita,” tukasnya.
Untuk itu, lanjut politikus asal dapil Jawa Barat itu, seharusnya Presiden segera melakukan konsolidasi kepada jajaran Pemerintahannya sekarang. Dengan melihat dan mengevaluasi kabinet yang dipimpinnya, mencari atau membuat tim yang sekuat-kuatnya, terutama di bidang ekonomi dan hukum, sehingga akan muncul harapan keadaan semakin membaik.
“Sekarang saja antar menteri bisa saut-sautan dan saling kritik, itu menandakan Pemerintahan ini tidak solid. Pemerintahan ini tidak memiliki kepaduan dalam melihat sesuatu. Mereka saling berhadapan di muka publik. Itu bukan Kabinet Kerja, tapi kabinet berkelahi,” kritiknya.
Untuk itu ia menyarankan, seharusnya dapat dibuat suatu mekanisme internal, sehingga apa yang menjadi masalah internal, dapat diketahui apa yang harus dilakukan.
“Saya kira, kalau dilihat ini kan Kabinet Kerja, Kerja, dan Kerja, tapi apa hasilnya. Harusnya kan selain kerja cerdas, juga kerja keras,” tegasnya. (sf/parlemen)
