SINTANG, SKR.COM – Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Indra Subekti, menekankan agar kualitas pelayanan publik tetap terjaga meski kondisi keuangan daerah sedang mengalami tekanan. Ia meminta seluruh instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk bekerja secara profesional dan responsif, tanpa menjadikan keterbatasan anggaran sebagai alasan menurunnya mutu pelayanan.
Dia menjelaskan, pelayanan publik adalah cerminan pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan tidak boleh terganggu, apapun situasi fiskal yang dihadapi.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap maksimal. Tekanan anggaran bukan alasan untuk mengendurkan tanggung jawab,” ujar Indra di gedung DPRD Sintang, Selasa (02/12/2025).
Ia menambahkan bahwa kondisi fiskal yang menantang harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk berinovasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memperbaiki manajemen layanan. Langkah seperti reformasi birokrasi, digitalisasi, dan penyederhanaan prosedur menjadi kunci agar pelayanan tetap optimal meski dengan sumber daya terbatas. Menurutnya, efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, tetapi memastikan layanan tetap berjalan baik.
Indra Subekti juga mengingatkan bahwa masyarakat berhak menerima layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Ia mendorong setiap instansi meningkatkan koordinasi internal, menjaga disiplin kerja, dan menegakkan integritas. “Pelayanan publik adalah amanah. Warga datang untuk mendapatkan solusi, bukan mengalami hambatan,” tegasnya.
Selain itu, Ketua DPRD Sintang meminta pemerintah daerah rutin melakukan evaluasi terhadap instansi yang memberikan layanan langsung, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan, dan lainnya. DPRD, katanya, siap mendukung penyusunan kebijakan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan meski anggaran terbatas.
Indra menekankan pentingnya komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat. Setiap keluhan warga harus ditangani secara cepat agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. “Transparansi dan responsivitas adalah kunci. Jangan biarkan kondisi fiskal mengurangi kualitas pelayanan yang seharusnya tetap prima,” pungkasnya.
