MELAWI, SKR.COM – Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Belimbing Desa Balai Agas, Ahmad Subekti mengatakan, di sekolah yang dipimpinnya tidak hanya persoalan kekurangan guru saja yang ada, namun juga infrastruktur yang tak mendukung. Sejak putusnya jembatan Balai Agas, angka putus sekolah ikut meningkat. Hal itu dikarenakan banyak anak-anak yang tidak bisa menyeberangi sungai.
“Karena jembatan putus, anak sekolah ini tak bisa menyeberang. Di tambah jarak tempuh yang jauh. Ada 3 dusun yang jauh yaitu dusun Sungai Duri 8 km, dusun Lintah 6 km, siswa dari camp 91, mau 10 km dan yang terdekat dusun Pintas saja 2 km. setelah itu harus menyeberangi sungai Belimbing untuk ke sekolah,” katanya.
Menurut Ahmad, sejak jembatan putus, setidaknya ada 12 anak yang tak lagi bersekolah. Belum lagi yang sudah mulai bermalas-malasan karena terlalu capek untuk menuju sekolah.
“Putus sekolah bukan karena biaya tak ada. Tapi karena kondisi alam yang berat. Ditambah infrastruktur yang tidak mendukung,” katanya.
Kekurangan guru ini pun diakui Kepala Disdik kabupaten Melawi, Joko Wahyono. Ia mengungkapkan kekurangan guru paling tinggi ada di tingkat SD dimana kekurangan guru mencapai 900 orang. Sementara untuk SMP, kabupaten Melawi setidaknya membutuhkan 439 orang guru.
“Kita terhambat karena saat ini belum ada penerimaan CPNS untuk guru lagi. Jadi, untuk menutupi kekurangan guru diharapkan dari guru honor,” katanya.
Diakui Joko, keberadaan guru honor, baik tenaga kontrak daerah maupun honor komite/BOS memang sangat membantu dalam aktivitas belajar mengajar. Bahkan tak jarang ada satu sekolah di pedalaman yang seluruhnya merupakan guru honor.
“Hanya kepsek nya yang PNS. Guru lainnya guru honor semua,” katanya.
Joko berharap, kebutuhan tenaga guru masa kini tak bisa berharap pada pemerintah dalam hal penyediaan tenag guru PNS. Namun, masyarakat, komite sekolah dan kepala desa, bisa ikut membantu, untuk mengangkat guru honor, termasuk juga menggaji guru tersebut.
“Karena dana BOS juga hanya bisa digunakan maksimal 20 persen untuk menggaji guru honor,” jelasnya.
Ditambahkan Joko, saat ini Disdik juga berharap pada program Guru Garis Depan (GGD) yang dibuat oleh Kemendikbud bisa ikut membantu kekurangan guru. Joko mengungkapkan, GGD yang berstatus sebagai PNS nantinya akan ditempatkan di daerah-daerah pedalaman dan terpencil.
“Kita ada mengusulkan 104 formasi GGD ke Kemendikbud dan Menpan. Nantinya seleksi akan dilakukan di kabupaten Melawi,” jelasnya. (Irawan)
