Bupati Jarot: Gapensi Organisasi Top di Masa Lalu

SINTANG, SKR.COM – Bupati Sintang, Jarot Winarno mengatakan bahwa Gabungan Pelaksana Kontruksi (GAPENSI) merupakan organisasi yang top di masa lalu.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Cabang (MUSCAB) Gabungan Pelaksana Kontruksi (GAPENSI) Ke-X Badan Pimpinan Cabang (BPC) Kabupaten Sintang di Aula CU Keling Kumang, Kamis 19 Januari 2023.

Pada MUSCAB GAPENSI ke-X tersebut mengusung tema “Kita Tingkatkan Kerjasama Antara Asosiasi Gapensi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang”.

“Saat ini banyak pengusaha Sintang yang mengikuti proses lelang pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang namun sedikit yang memenangi lelang. Beberapa paket pekerjaan malah dimenangi pengusaha dari Singkawang dan Pontianak,” ucapnya

Ia mengatakan, berdasarkan laporan dari Kabag Pengadaan para pengusaha di Bumi Senentang banyak yang kalah dalam mengikuti lelang. Ada 200 lebih paket pekerjaan yang dilelang tahun lalu.

“Paket PL banyak sekali. Jumlahnya ratusan. Di PU saja ada 200 paket. Coba lakukan diskusi, karena semua sudah memakai system digital,” harapnya.

Ia ingin Gapensi Sintang harus menyikapi ini. Pengerjaan sekolah, semuanya swakelola, namun sebenarnya bisa dikerjasamakan dengan pengusaha-pengusaha yang ada.

“Proses lelang harusnya didampingi oleh Gapensi Sintang, harusnya malu kita kalah dengan pengusaha di Sanggau, Singkawang, Pontianak. Hasilnya pun kurang bagus,” ungkapnya.

Ketua BPC GAPENSI Kabupaten Sintang, M Chomain Wahab mengatakan kondisi GAPENSI saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya.

“GAPENSI ini merupakan tempat berkumpulnya para pelaksana konstruksi para kontraktor, hari ini jasa konstruksi khususnya gapensi sedang tidak baik baik saja, ada beberapa faktor yang mengakibatkan hari ini dalam kondisi tidak baik baik saja,” kata Chomain.

Menurut Chomain, beberapa faktor penyebabnya. Pertama, ketatnya aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Lalu, sulitnya mengurus administrasi menyebabkan biaya mahal.

“Pertama, susahnya ketatnya aturan yang dibikin oleh pemerintah pusat, kemudian kedua, susahnya mengurus administrasi maka cost menjadi mahal,” tukasnya.

Sumber: Rilis Prokopim